Hakikat Undang-Undang Desa
Oleh : Indra Krishernawan, SE. Ms.MM
Undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa mempunyai cita-cita luhur melalui hakekatnya. Karena tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa diharapakan mampu menjawab kebutuhan desa saat ini dengan memperhatikan paradigma desa baru yang harus dipahami bersama. Lalu apa Hakekat UU desa ini?
*1. Berdaulat secara Politik*
Berdaulat secara politik adalah mengemblikan desa pada suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. Maka untuk menuju Demokratisasi desa harus dilahirkan melalui _*musyawarah*_ desa dengan model dan kebutuhannya.
Demokratisasi Desa merupakan tanggung jawab seluruh unsur Desa, baik masyarakat Desa, BPD, Pemerintah Desa, Lembaga kegiatan msyarakat, ataupun lembaga Adat. Selain itu, secara khusus pendamping juga bertanggung jawab dalam mengawal proses demokratisasi. Pengawalan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu aspek mutlak dari pemberdayaan masyarakat Desa. Maka parameter untuk memberikan penilaian apakah desa berdaulat secara politik dari adanya musyawarah dan pelaksanaan musyawarahnya.
*2. Berdaulat secara ekonomi*
Desa diberikan kewenangan untuk berdaya secara ekonomi dari hasil usahanya. melalui pengelolaan aset desa, hasil usaha desa, Bumdesa dan penggerak ekonomi lainya. Bahkan pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mendayagunakan potensinya dan pemberian modal besar dari pengalokasian dana desa untuk bumdesa. Kedepan diharapkan bumdes menjadi prioritas utama kegiatan ekonomi desa yang bisa memanfaatkan potensi desa dan memberikan dampak positif bagi perekonomian di desa. Bumdesa juga diharapkan bisa melahirkan lapangan kerja yang kreatif dan inovatif di desa sehingga mengurangi angka pengangguran dan urbanisasi.
*3. Bertenaga secara sosial*
Diharapakan warga masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pembangunan desa. Sudah saatnya semangat membangun gotong royong yang mulai luntur harus dikuatkan lagi. Itulah makna penting dari musyawarah pembangunan dalam proses perencanaan. Melibatkan masyarakat secara langsung ibarat memberikan hak untuk ikut memiliki serta menjawab kebutuhanya agar manfaat pembangunanya bisa dirasakan secara langsung. Diharapkan juga pelaksanaan pembangunan di desa dilakukan secara swakelola agar menyerap tenaga kerja di desa secara langsung. Sekali lagi, adanya penyerapan tenaga kerja lokal desa.
*4. Bermartabat secara budaya*
Kearifan lokal dan budaya di indonesia yang telah ada sejak nenek moyang dulu adalah nilai-nilai luhur yang pernah ada dan perlu dikembangkan. _(Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, permendesa 1 tahun 2015)_.
Dengan meletakkan pondasi kearifan lokal desa diharapkan mampu memperkokoh kondisi sosiologis desa yang berdampak pada terciptanya keamanan dan ketertiban. Budaya lokal yang dilestarikan juga akan membawa dampak secara langsung dari pengakuan hak-hak masyarakat desa. Dimana saat ini desa di berikan hak kewenangan asal-usul Hak-hak yang dimaksud diantaranya adalah Hak atas tanah dan sumberdaya alam, hak atas budaya, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas FPIC ( Free, Prior and Inform Consent ) yang salah satunya berhak menerima atau menerima proyek pembangunan dalam wilayah mereka.
_(Erasmus cahyadi, Berdaulat secara Politik, Mandiri secara Ekonomi, Bermartabat Secara Budaya)_
Maka untuk menuju hakekat Undang-Undang desa tersebut lahirlah Dana desa, Regulasi dan pendampingan. Ketiga hal tersebut adalah satu paket yang tak bisa di pisahkan. Pemerintah sudah menggolontorkan dana desa beserta segenap aturanya dan pendampingan di harapkan bisa mentransformasikan aturan kepada pemerintah desa. Jika semua bisa berjalan dengan baik maka pembangunan di desa bisa dirasakan masyarakat secara maksimal. Diusianya yang ke-3 dana desa masih menjadi pekerjaan bersama dari semua pemangku kepentingan, kerja, dan kerja. Itulah pesan singkatnya. Agar apa yang menjadi cita-cita undang-undang desa bisa terwujud dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.
_Salam dari pinggiran_
(y/s)
Oleh : Indra Krishernawan, SE. Ms.MM
Undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa mempunyai cita-cita luhur melalui hakekatnya. Karena tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa diharapakan mampu menjawab kebutuhan desa saat ini dengan memperhatikan paradigma desa baru yang harus dipahami bersama. Lalu apa Hakekat UU desa ini?
*1. Berdaulat secara Politik*
Berdaulat secara politik adalah mengemblikan desa pada suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. Maka untuk menuju Demokratisasi desa harus dilahirkan melalui _*musyawarah*_ desa dengan model dan kebutuhannya.
Demokratisasi Desa merupakan tanggung jawab seluruh unsur Desa, baik masyarakat Desa, BPD, Pemerintah Desa, Lembaga kegiatan msyarakat, ataupun lembaga Adat. Selain itu, secara khusus pendamping juga bertanggung jawab dalam mengawal proses demokratisasi. Pengawalan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu aspek mutlak dari pemberdayaan masyarakat Desa. Maka parameter untuk memberikan penilaian apakah desa berdaulat secara politik dari adanya musyawarah dan pelaksanaan musyawarahnya.
*2. Berdaulat secara ekonomi*
Desa diberikan kewenangan untuk berdaya secara ekonomi dari hasil usahanya. melalui pengelolaan aset desa, hasil usaha desa, Bumdesa dan penggerak ekonomi lainya. Bahkan pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mendayagunakan potensinya dan pemberian modal besar dari pengalokasian dana desa untuk bumdesa. Kedepan diharapkan bumdes menjadi prioritas utama kegiatan ekonomi desa yang bisa memanfaatkan potensi desa dan memberikan dampak positif bagi perekonomian di desa. Bumdesa juga diharapkan bisa melahirkan lapangan kerja yang kreatif dan inovatif di desa sehingga mengurangi angka pengangguran dan urbanisasi.
*3. Bertenaga secara sosial*
Diharapakan warga masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pembangunan desa. Sudah saatnya semangat membangun gotong royong yang mulai luntur harus dikuatkan lagi. Itulah makna penting dari musyawarah pembangunan dalam proses perencanaan. Melibatkan masyarakat secara langsung ibarat memberikan hak untuk ikut memiliki serta menjawab kebutuhanya agar manfaat pembangunanya bisa dirasakan secara langsung. Diharapkan juga pelaksanaan pembangunan di desa dilakukan secara swakelola agar menyerap tenaga kerja di desa secara langsung. Sekali lagi, adanya penyerapan tenaga kerja lokal desa.
*4. Bermartabat secara budaya*
Kearifan lokal dan budaya di indonesia yang telah ada sejak nenek moyang dulu adalah nilai-nilai luhur yang pernah ada dan perlu dikembangkan. _(Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, permendesa 1 tahun 2015)_.
Dengan meletakkan pondasi kearifan lokal desa diharapkan mampu memperkokoh kondisi sosiologis desa yang berdampak pada terciptanya keamanan dan ketertiban. Budaya lokal yang dilestarikan juga akan membawa dampak secara langsung dari pengakuan hak-hak masyarakat desa. Dimana saat ini desa di berikan hak kewenangan asal-usul Hak-hak yang dimaksud diantaranya adalah Hak atas tanah dan sumberdaya alam, hak atas budaya, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas FPIC ( Free, Prior and Inform Consent ) yang salah satunya berhak menerima atau menerima proyek pembangunan dalam wilayah mereka.
_(Erasmus cahyadi, Berdaulat secara Politik, Mandiri secara Ekonomi, Bermartabat Secara Budaya)_
Maka untuk menuju hakekat Undang-Undang desa tersebut lahirlah Dana desa, Regulasi dan pendampingan. Ketiga hal tersebut adalah satu paket yang tak bisa di pisahkan. Pemerintah sudah menggolontorkan dana desa beserta segenap aturanya dan pendampingan di harapkan bisa mentransformasikan aturan kepada pemerintah desa. Jika semua bisa berjalan dengan baik maka pembangunan di desa bisa dirasakan masyarakat secara maksimal. Diusianya yang ke-3 dana desa masih menjadi pekerjaan bersama dari semua pemangku kepentingan, kerja, dan kerja. Itulah pesan singkatnya. Agar apa yang menjadi cita-cita undang-undang desa bisa terwujud dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.
_Salam dari pinggiran_
(y/s)
Komentar
Posting Komentar