Ngopi di tahun politik

Beberapa hari ini media dipenuhi dengan hingar bingar berita pilkada serentak. Pemilihan kepala daerah serentak yang digelar di 171 wilayah termasuk 17 provinsi di Indonesia. Hampir media ekektronik, media online, media cetak memberitakan hajatan 5 tahunan ini. Sampai pendaftaran bakal calon ditutup dinihari kemaren (10/1) akhirnya tebak jodoh Paslon terjawab sudah.

Banyak yang mencoba menerka siapa saja Paslon yang akan diusung oleh partai politik maupun koalisi partai politik. Dan bukan politik namanya jika tak penuh dengan kejutan, itupun yang terjadi ketika partai politik menentukan siapa jagonya yang naik pertarungan politik. Hangat suhu politik harus diimbangi hangatnya kopi diatas meja tentunya hati tetap dingin.

Banyak faktor memang untuk sebuah partai politik menentukan siapa calonnya. Elektabilitas dan popularitas mungkin dua hal yang cukup pengaruh dan menentukan meskipun bakal calon yang diusung belum mempunyai Kartu anggota parpol. Tidak penting apakah dia termasuk kader koalisi parpol atau tidak, selama satu misi dan mempunyai kepentingan sama dan terbukti mampu menunjukan nilai tawar, angkut.

Dalam proses penentuan calon kepala daerah dan membangun koalisi dalam pilkada, partai-partai umumnya memakai tiga pertimbangan penting (Burhanudin Muhtadi) Pertama, elektabilitas calon kepala daerah yang akan diusung. Partai sadar bahwa popularitas calon lebih menentukan hasil akhir pilkada ketimbang mesin partai. Maka kembali lagi bahwa sosok yang mempunyai popularitas tinggi di masyarakat akan membuahkan tingkat kepercayaan kepada Paslon lebih baik ketimbang parpol pengusungnya.

Yang kedua adalah ambang batas persyaratan yakni 20 persen dari kursi anggota dewan. Ini yang menyebabkan terjadi tawar menawar dan tarik ulur antara koalisi parpol. Parpol yang mempunyai jatah kursi lebih besar cenderung dominan untuk mengusulkan kader atau sosok pilihannya, sedangkan partai koalisi yang sadar akan kemampuan jumlah kursinya memilih untuk ikut membangun kekuatan dalam koalisi meskipun kadernya tidak ada yang diajukan sebagai wakil. Yah, tentunya politik lagi, tidak tahu apa yang terjadi diatas meja dan dibawah meja.

Yang ketiga adalah perhelatan pilkada tahun ini akan menjadi koalisi linear persiapan pilpres 2019. Parpol menyadari bahwa pilkada serentak tahun ini adalah "semifinal" menuju pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan.
Jika dilihat dari prosentase pemilih, tahun politik ini hampir mencapai 60-70 persen jumlah vote di indonesia indonesia. Jumlah yang sangat fantastik untuk perhitungan sebuah peta politik.

Genderang telah ditabuh dan pertarungan politik pun dimulai. Startegi Paslon dan tim pemenang akan mulai ditunggu oleh masyarakat. Bagaimana meracik ramuan jitu agar mampu "menghipnotis" pemilih untuk menjatuhkan hati. Janji politik dibuat semanis mungkin dan mesin partai bekerja sehebat mungkin demi sebuah kemenangan. (Seorang pemimpin adalah penjual sekaligus pembeli harapan. – Napoleon Bonaparte)

Namun pilkada bukan lah ajang pertempuran mencari pemimpin. Hajatan ini hanya proses tahunan untuk rotasi pemimpin. Maka para elit hendaknya memberikan panutan politik yang santun untuk menjadikan proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Janji politik harus diwujudkan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Karena sesungguhnya demokrasi tidak untuk melayani penguasa, demokrasi ditujukan memuliakan warga negara.
(Y/s)